GARUT KOTA, GARUT – Para camat, kepala desa, kepala puskesmas, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh wilayah Garut mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, Kamis (11/9).
Rapat tersebut membahas percepatan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Syakur menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kesempatan mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS PBI warga yang sebelumnya dinonaktifkan di daerah.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah pusat melakukan ground checking terhadap data PBI dengan menggunakan 39 indikator.
“Dari hasil verifikasi itu, sekitar 201.000 warga Garut dinyatakan tidak lagi layak menerima bantuan,” jelasnya.
Menurut Syakur, proses tersebut dinilai kurang tepat. Hal itu karena cukup banyak warga yang seharusnya masih berhak justru tercoret dari daftar penerima.
Namun meski begitu, mereka pun kini ketika mereka masuk ke puskesmas, tidak mendapatkan layanan seperti ketika mereka menjadi peserta BPJS.
“Setelah kami menyampaikan keberatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memberi peluang untuk melakukan reaktivasi, dan saat ini, terdapat 4.900 peserta BPJS PBI yang diprioritaskan untuk segera diaktifkan Kembali,” katanya.
“Kami diberi kesempatan untuk orang yang membutuhkan dalam konteks pelayanan sangat urgen, contohnya sedang mengalami perawatan dan sedang mengalami penyakit kronis," sambungnya.
Syakur menyebut bahwa seluruh peserta prioritas harus segera mendapatkan pelayanan kesehatan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program ini. (Udin)
0 Komentar