GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut menerima kunjungan kerja dari Badan Gizi Nasional (BGN) bersama tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (24/11). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kecamatan Tarogong Kidul, ini menjadi bagian dari rangkaian Uji Petik Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Sekretaris Daerah Garut, Nurdin
Yana menjelaskan bahwa kedatangan BGN dan Bappenas bertujuan untuk meninjau
pelaksanaan program MBG di lapangan serta menilai kesiapan daerah dalam
mendukung kebijakan nasional tersebut.
“Alhamdulillah hari ini kami
berdiskusi panjang dengan BGN dan Bappenas. Mereka ingin melakukan evaluasi
sekaligus memberikan masukan untuk melengkapi kondisi riil di lapangan, supaya
implementasi MBG di Garut bisa berjalan optimal,” ujar Nurdin.
Sebagai tindak lanjut, Pemda
Garut akan segera menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menajamkan
temuan awal hasil pertemuan tersebut. Sementara itu, tim dari Bappenas
dijadwalkan melakukan kunjungan langsung ke sejumlah titik selama tiga hari,
mulai 24–26 November 2025.
Melalui pendalaman di lapangan,
pemerintah daerah berharap dapat memperoleh dasar regulasi yang lebih sesuai
dengan kebutuhan kabupaten/kota, khususnya dalam menyiapkan dukungan teknis dan
anggaran bagi program MBG.
“Harapannya, regulasi ke depan
benar-benar lahir dari fakta di lapangan. Ini penting agar peran kabupaten/kota
menjadi lebih jelas dan mempercepat peningkatan kualitas program MBG,” kata
Nurdin.
Sementara, Direktur Perdesaan,
Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Bappenas, Mohammad Roudo mengapresiasi
kesiapan Kabupaten Garut sebagai salah satu lokasi uji petik strategis
nasional. “Dari 14 lokasi uji petik, Garut menjadi salah satu yang terakhir
kami kunjungi,” jelasnya.
Roudo menjelaskan bahwa BGN dan
Bappenas sedang menyusun kajian komprehensif untuk memetakan kemajuan,
hambatan, dan kebutuhan setiap daerah dalam menjalankan kebijakan Makan Bergizi
Gratis. Ia menegaskan bahwa meskipun kondisi tiap daerah beragam, pelaksanaan
MBG harus memiliki standar nasional yang sama.
“Kami ingin tahu apa yang berbeda
dari tiap wilayah, tantangan seperti apa yang muncul, serta rekomendasi
perbaikan yang diperlukan. Program ini besar, dan harus berjalan selaras di
seluruh Indonesia,” tegasnya.
Setelah seluruh rangkaian uji
petik selesai, Bappenas akan merampungkan kajian nasional, mendiseminasikan
hasilnya, serta menyusun rekomendasi penguatan kebijakan. Tidak menutup
kemungkinan, hasil kajian ini juga menjadi dasar perbaikan desain pelaksanaan
MBG di masa mendatang.
Roudo berharap kunjungan lapangan
di Garut dapat memberikan informasi mendalam mengenai kondisi lokal, sehingga
kebijakan yang disusun nantinya benar-benar relevan dan aplikatif bagi daerah.
“Kami berharap tiga hari kegiatan
di Garut memberikan gambaran lengkap untuk penyempurnaan kebijakan MBG,”
ujarnya. (Adam)
0 Komentar